024-8508006

November 7, 2019

FIS UNNES DUKUNG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) KEMBANGKAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KELAUTAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) gandeng FIS UNNES dalam kegiatan sosialisasi perizinan di bidang pengelolaan ruang laut  dan peluang investasi.

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (7/11/2019) di Gedung C7 Lantai 3 FIS UNNES Semarang. Kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif atas perizinan di bidang pengelolaan ruang laut tersebut dibuka oleh Dekan FIS UNNES, Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

Dekan FIS UNNES menyatakan dukungannya terhadap program dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mensosialisasikan produk hukum yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan ruang laut dan peluang investasi. Hal ini juga menjadi salah satu implementasi kerja sama antara UNNES dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sosialisasi disampaikan oleh Tim Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang terdiri dari: Kabag SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi Ditjen PRL, Kasubdit Wisata Bahari, Kasubdit Reklamasi, Kasubdit Bangunan Laut, dan Kasubdit Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Sosialisasi perizinan di bidang pengelolaan ruang laut  dan peluang investasi ini berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Lokal Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kabag SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi Ditjen PRL, Dr. Miftahul Huda, M.Si, menyampaikan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya maritim (Perikanan dan Kelautan) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Mendukung hal tersebut direalisasikan dengan adanya Rencana Zonasi atau Ruang Kelautan yang dikuatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 32 Tahun 2019. Manfaat yang didapatkan dari hal tersebut adalah terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi kelautan yang strategis untuk wilayah Indonesia. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang rencana zonasi antar wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 13 tahun 2017 yang spesifik pada kajian zonasi kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan strategi nasional. Beliau juga optimis Indonesia dapat mengembalikan kejayaannya sebagai poros maritim dunia jika mampu mengelola sumberdaya kelautan mulai 0-300 mil karena pemanfaatan ruang laut bisa dilakukan siapapun baik secara perorangan maupun kooperasi dengan izin berdasarkan zonasi.

Hadir sebagai peserta sekitar 250 orang yang terdiri dari dosen & mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UNDIP, MGMP Geografi Kota Semarang, MGMP Geografi Kab. Semarang, MGMP Geografi Kab. Demak, dosen & mahasiswa Fakultas Hukum UNNES,  dosen Jurusan Geografi FIS UNNES serta mahasiswa Jurusan Geografi. (bs)